Ada dua tantangan yang akan dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu jumlah penduduk yang besar dan mutu pelayanan. Menurut Biro Pusat Statistik, dari 176 juta penduduk tahun 1991 dengan angka pertumbuhan dibawah 2 persen, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2001 nanti akan menjadi 210 juta orang.
Sadar akan keterbatasan biaya, pemerintah lalu mengusahakan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta untuk mengembangkan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat sendiri ( Kebijakan Nasional tentang Upaya Kesehatan Masyarakat menurut GBHN 1988).
Pembangunan pada umumnya dan pembangunan bidang kesehatan khususnya, tidak lepas dari dampak kemajuan pembangunan di bidang ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat juga ikut meningkatkan pendapatan masyarakat. Keadaan ini memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat yang telah mapan secara ekonomis, untuk memperoleh pelayanan kesehatan di atas standar pelayanan kesehatan primer.
Untuk memenuhi hasrat itu, kelompok masyarakat mampu mencari pelayanan kesehatan ke luar negeri. Hasrat tadi terbaca oleh sementara pemilik modal, yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kesehatan dan juga mempunyai sense of business. Substansi kemitraan pihak swasta terhadap upaya pemerintah tersalur melalui penanaman modal, khususnya dalam bentuk klinik dan rumah sakit swasta.
Keadaan ini lambat laun berkembang menjadi semacam bisnis yang boleh disebut sebagai industri jasa pelayanan kesehatan. Mau tak mau mode ini menjadi tuntutan sebagian masyarakat yang harus ikut diperhitungkan dalam perencanaan pelayanan kesehatan di Indonesia dewasa ini.
